Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik ke Badan POM RI

Tata cara pengajuan notifikasi kosmetik ke Badan POM RI (Pengawas Obat dan Makanan) saat ini bisa dilakukan secara online melalui situs notifkos.pom.go.id. Hal ini memudahkan pengusaha dan orang yang mengurus izin kosmetik. Dengan adanya pendaftaran online, Anda tidak perlu lagi datang ke kantor BPOM. Tentunya, cara ini akan menghemat pengeluaran atau biaya, seperti biaya akomodasi (menginap bagi yang berasal dari luar kota Jakarta), biaya transportasi, biaya konsumsi dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan izin sebagai produk kosmetik legal dari BPOM harus melalui proses. Pelegalan disini bisa bermakna bahwa produk kosmetik tersebut aman dan layak untuk digunakan. Pada artikel ini kami akan berbagi informasi tata cara pengajuan notifikasi kosmetik seperti prosedur pendaftaran, syarat dan dokumen yang diperlukan, waktu pengurusan dan lain-lain. Baca juga cara mendaftarkan merek produk dan jasa.

Pendaftaran Badan Usaha Secara Online ke Situs Badan POM

Agar bisa mendapatkan notifikasi produk kosmetik dari BPOM, pendaftar (baik badan usaha atau perorangan) diwajibkan untuk mendaftarkan Badan Usaha terlebih dahulu. Urutannya adalah:

  1. Pendaftar mengisi form pendaftaran Badan Usaha
  2. Pendaftar mengupload dokumen adminstrasi yang telah diisi
  3. Data akan diperiksa oleh sistem
  4. Jika data dianggap lengkap dan valid, maka pendaftar dapat mendaftarkan produknya untuk memperoleh notifikasi BPOM. Jika data tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke pendaftar untuk dilengkapi. Langkah selanjutnya adalah kembali ke langkah 1.

Beriku adalah gambar diagram alir prosedur pendaftaran badan usaha sebelum pengajuan notifikasi kosmetik yang diambil dari situs notifkos.pom.go.id pada tanggal 13 Februari 2018.

tata cara pengajuan notifikasi kosmetik diagram

Selain secara online, anda juga dapat mendaftarkan badan usaha anda secara offline. Berikut adalah alur pendaftarannya.

  1. Pemohon mengisi formulir administrasi elektronik badan usaha secara online
  2. Pemohon datang langsung ke Badan POM untuk menyerahkan dokumen administrasi sesuai persyaratan
  3. Setelah hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap maka user ID dan password pemohon dapat diaktifkan

tata cara pengajuan notifikasi kosmetik offline online

Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Tata cara pengajuan notifikasi kosmetik telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. HK.03.1.23.12.10.11983 yang disertai dengan perubahan pada PerKBPOM No 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Tahapan pengajuannya adalah:

  1. Pemohon mengisi template notifikasi (detailnya lihat pada bagian lampiran dokumen) melalui website Badan POM secara online (www.pom.go.id)
  2. Template yang telah diisi kemudian dikirim
  3. Pemohon akan menerima email pemberitahuan surat perintah bayar (SPB)
  4. Pemohon harus menyerahkan bukti bayar asli ke Badan POM untuk dilakukan verifikasi bukti bayar
  5. Setelah hasil verifikasi bukti bayar dinyatakan benar pemohon akan menerima pemberitahuan ID produk
  6. Setiap produk yang telah mendapatkan nomor ID akan dilakukan verifikasi template notifikasi
  7. Setelah hasil verifikasi template notifikasi dan ingredient dinyatakan lengkap akan dikeluarkan nomor notifikasi dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Keterangan: * Nomor 4 & 5 tidak dilakukan bila pembayaran melalui proses e-payment

Berikut adalah diagram alir pengajuan untuk mendapatkan notifikasi kosmetik.

tata cara pengajuan notifikasi kosmetik 14 hari kerja

Dokumen yang Diperlukan dalam Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Pengajuan notifikasi produk dari BPOM dibagi menjadi 3 jenis produk, yaitu produk lokal, produk impor, dan produk dalam negeri kontrak. Setiap jenis produk memerlukan dokumen yang berbeda sebagai persyaratan. Berikut adalah penjelasannya.

Dokumen Administrasi untuk Pendaftaran Produk Lokal

  1. NPWP
  2. Surat Izin Produksi Kosmetika, sesuai dengan jenis sediaan produk yang didaftarkan
  3. Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) atau surat pernyataan penerapan CPKB dan atau sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dengan surat keterangan penggunaan fasilitas bersama, sesuai dengan jenis sediaan produk yang dinotifikasikan
  4. Surat Perjanjian Kerjasama antara pemohon notifikasi dengan perusahaan pemberi lisensi (Produk Lisensi)

Dokumen Administrasi untuk Pendaftaran Produk Impor

  1. NPWP
  2. Angka Pengenal Importir (API) yang masih berlaku
  3. Surat Penunjukan Keagenan yang masih berlaku dari industri di negara asal
  4. Sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan pabrik kosmetika di negara asal telah menerapkan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi dari pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat untuk pabrik yang berlokasi di luar ASEAN
  5. Sertifikat CPKB atau surat pernyataan penerapan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi untuk pabrik yang berlokasi di ASEAN
  6. Certificate of Free Sale (CFS) dikeluarkan pejabat berwenang di negara asal (khusus impor dari luar negara ASEAN) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jendral Republik Indonesia setempat.

Dokumen Administrasi untuk Pendaftaran Produk Dalam Negeri Kontrak

  1. NPWP
  2. Surat izin industri atau tanda daftar industri di bidang kosmetika untuk perusahaan pemberi kontrak
  3. Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak antara pemohon notifikasi dengan penerima kontrak produksin yang dilegalisir notaris dengan mencantum masa berlaku
  4. Surat Izin Produksi kosmetika untuk industri penerima kontrak
  5. Sertifikat Cara Pembuatan kosmetika yang Baik (CPKB) dan atau sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dengan surat keterangan penggunaan fasilitas bersama, sesuai dengan jenis sediaan produk yang didaftarkan, untuk industri penerima kontrak

Masa Berlaku Notifikasi

  1. Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
  2. Setelah jangka waktu berakhir, pemohon harus memperbaharui notifikasi
  3. Untuk memperpanjang notifikasi mengikuti tata cara pengajuan notifikasi baru

Biaya Notifikasi BPOM

Biaya Notifikasi ditetapkan berdasarkan PP RI No. 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembayaran melalui transfer ke BNI Cabang Jatinegara a.n. BPOM RI dengan No. Rekening 0008917348

Jika anda ingin memasarkan kosmetik dan tidak ingin dibebani denga prosedur perizinan yang rumit, silakan gunakan jasa maklon kosmetik dari kami. Hubungi kami untuk info produk dan harga jasa maklon.

Tags: notifikasi bpom, cara mengurus bpom kosmetik, cara notifikasi kosmetik, proses notifikasi bpom, biaya pengurusan izin bpom, notifikasi kosmetik, cara membuat bpom kosmetik, CNC kontak solusi pemotongan Indonesia, baja kontak fabrikator pembuatan Indonesia, cara pengurusan bikin bpom na di diy

Diupdate pada oleh

14 Comments

  1. Pak Slamet, apakah semua jenis perusahaan dapat memperoleh Notifikasi Kosmetik?
    Atau hanya perusahaan yang memiliki kegiatan produksi kosmetik saja yang dapat memperoleh notifikasi kosmetik?
    Bagaimana dengan perusahaan perdagangan? apakah bisa memperoleh notifikasi kosmetik?

    1. Yth Bpk Roni
      Perusahaan yang memproduksi, menjual dan memasarkan produk kecantikan tentunya harus memenuhi persyaratan BPOM. Untuk mendapatkan notifikasi BPOM silakan ikuti saja prosedur yang diberikan. Bapak bisa lihat prosedur resminya via tautan ini. Silakan dicek dan langsung tanyakan ke BPOM untuk jawaban pastinya. Thanks

  2. Dear Pak Slamet,

    Pak perusahaan saya sebagai distributor saja di Batam. Produk dari China dan Australia. Izin apa yang harus perusahaan saya miliki. Terimakasih.

    1. Yth Ibu Maria
      Untuk izin edar produk kosmetik termasuk kosmetik import telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.
      Bagian ke-4 (Izin Edar Kosmetika) pasal 13 ayat 1 dan 4

      Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memperoleh Izin Edar Kosmetika harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

      1. data formula kualitatif dan kuantitatif;
      2. Dokumen Informasi Produk;
      3. data pendukung keamanan bahan kosmetik;
      4. data pendukung klaim; dan/atau
      5. contoh produk jika diperlukan

      Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh Izin Edar Kosmetika impor, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

      1. surat penunjukan keagenan yang masih berlaku yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan paling sedikit mencantumkan:
      • nama dan alamat produsen/principal negara asal;
      • nama importir;
      • nama produk/merek kosmetika;
      • tanggal diterbitkan;
      • masa berlaku penunjukan keagenan;
      • hak untuk melakukan notifikasi, impor, dan distribusi dari produsen/principal negara asal; dan
      • nama dan tanda tangan direktur/pimpinan produsen/principal negara asal;
      1. surat perjanjian kerjasama kontrak antara pemohon notifikasi dengan penerima kontrak produksi yang disahkan oleh notaris dan mencantumkan merek dan/atau nama kosmetika serta tanggal masa berlaku perjanjian, untuk usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika di luar wilayah Indonesia;
      2. certificate of free sale untuk kosmetika impor yang berasal dari negara di luar ASEAN yang dikeluarkan pejabat berwenang di negara asal yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, dikecualikan untuk Kosmetika Kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia;
      3. sertifikat good manufacturing practice atau surat pernyataan penerapan good manufacturing practice untuk industri yang berlokasi di negara ASEAN;
      4. sertifikat good manufacturing practice untuk industri kosmetika yang berlokasi di luar negara ASEAN dan industri kosmetika di luar wilayah Indonesia yang menerima kontrak produksi dengan ketentuan sebagai berikut:
      • diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di Negara asal;
      • dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat; dan
      • mencantumkan masa berlaku.
  3. Selamat malam,Pak…
    Jika usaha saya di bidang sabun herbal,perpaduan susu & rempah2 lokal,syaratnya apa saja ya,Pak ?
    Mohon bimbingannya…
    Terimakasih,Pak…

    1. Halo selamat malam pak,

      Ijin bertanya, apabila saya ingin memasarkan produk saya sendiri tapi produksinya saya maklon di luar negeri menggunakan merk saya sendiri. Ijin apa yang saya perlukan? Apakah saya harus mendaftar sebagai importir?

  4. Assalamualaikum Pak,
    Ijin apa saja dari BPOM untuk industri kecil pembuatan sabun batangan herbal, dan kira2 biayanya total habis berapa? terima kasih Pak

    1. Wa’alaykumsalam Pak Itut. Untuk perijinan bergantung pada kategori produknya. Sabun termasuk ke dalam golongan kosmetika yg Berarti perlu izin edar dari BPOM. Persyaratan perijinan selengkapnya dapat diakses di laman bpom. Perijinan ini kadang makan waktu lama karena melengkapi persyaratan butuh waktu. Biayanya juga tidak sedikit.

      Alternatif solusinya adalah menggunakan jasa maklon. Artinya, bapak bekerjasama dengan perusahaan yang memproduksi sabun dan telah mengantongi izin. Hubungi tim sales kami melalui laman kontak jika bapak berminat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *